You are here
Home > Pendidikan > PKN > Rangkuman PKN SMP KTSP

Rangkuman PKN SMP KTSP

Rangkuman PKN SMP

Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politicon artinya manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lainnya.

Kaidah hukum atau peraturan hukum adalah peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa demi terjaminnya tata tertib dalam masyarakat.

Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akan mendatangkan kebaikan

Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akan menimbulkan hal yang tidak baik.

Terdapat 4 macam norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma agama adalah peraturan hiudp yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan.

Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia.

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia

Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas.

Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat hubungan dan penyatuannya dengan pola perilaku-perilaku masyarakat.

Tujuan dari adat-istiadat adalah mengatur kehidupan manusia di masyrakat

Perbedaan kebiasaan dan adat adalah. Kebiasaan hanya untuk personal tetapi adat untuk suatu kelompok

Norma, adat-istiadat, kebiasaan dan peraturan yang ada dan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia disebut hukum Indonesia

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Unsur-unsur hukum

Peraturan yang dibuat merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

Peraturan tersebut dibuat oleh penguasa negara, baik dalam kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai penyelanggara lainnya

Peraturan tersebut bersifat memaksa

Memiliki sanksi bagi pelanggar peraturan

Ciri-ciri hukum

Adanya perintah dan larangan

Perintah dan larangan itu harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap orang

Hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa

Dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan dan larangan yang mengatur tingkah laku masyarakat

Dikatakan bersifat memaksa, karena hukum memuat peraturan dan larangan yang harus dipatuhi agar tidak mendapat sanksi.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang menjamin kepastian hak dan kewajjiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang.

Tujuan hukum adalah menjaga kepastian hukum dan sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3 fungsi hukum antara lain

Menjamin kepastian hukum

Hukum dalam konsep dan praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut

Menjamin keadilan sosial

Berfungsi pengayoman.

Macam hukum berdasarkan sumbernya

Hukum Undang-Undang (hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan)

Hukum kebiasaan (hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan / adat)

Hukum traktat (hukum yang dibuat satu negara dengan negara lain.)

Hukum yurisprudensi (hukum yanng terbentuk karena keputusan hakim)

Hukum doktrin (hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal)

Macam hukum menurut bentuknya

Hukum tertulis

Hukum tidak tertulis

Macam hukum menurut isinya

Hukum privat (hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan seseorang)

Hukum sipil dalam arti luas

Hukum perdata

Hukum dagang

Hukum sipil dalam arti sempit

Hukum perorangan

Hukum keluarga

Hukum harta kekayaan

Hukum waris

Hukum publik (hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan lembaga-lembaga perlengkapan atau hubungan negara dengan perorangan)

Hukum tata negara (hubungan kekuasaan antara alat-alat negara)

Hukum administrasi negara( mengatur cara menjalankan tugas)

Hukum pidana (mengatur perbuatan yang dilarang)

Hukum internasional (hukum yang mengatur hubungan internasional)

Hukum menurut sifatnya terbagi menjadi 2 yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.

Hukum menurut wilayah berlakunya

Hukum nasional

Hukum internasional

Hukum asing

Hukum gereja

Hukum menurut waktu berlakunya

Ius constitum (hukum yang berlaku sekarang)

Ius constituendum (hukum yang berlaku pada masa yang akan datang)

Hukum universal (hukum yang berlaku setiap saat)

Hukum menurut cara mempertahankannya

Hukum materill (hukum yang isinya memuat aturan-aturan mengenai hak-hak dan kewajiban seseorang; KUH Perdata)

Hukum formil (hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara –cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materill; Hukum acara pidana )

Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Karena hak, maka harus diperjuangkan agar dapt dan tetap dimiliki oleh bangsa tersebut.

Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan permanusiaan dan perkeadilan

Kemerdekaan adalah suasanan hidup bebas dan terlepas dari ikatan atau tekanan dari orang atau bangsa lain.

Terdapat 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

Kedaulatan ke dalam bearti negara itu berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri

Kedaulatan ke luar berarti negara itu berhak bekerja sama dengan negara lain dalam dunia internasional

2 Tugas pokok BPUPKI

Merencanakan organisasi pemerintahan nasional Indonesai yang akan menerima kemerdekaan Indonesai dari pihak Jepang.

Membuat rancangan UUD untuk negara Indonesia merdeka.

BPUPKI melakukan sidang selama 2 kali yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 Juli sampai dengan 16 Juli)

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, di Jalan Pegangsaan Timur no 56, Jakarta. Proklamasi dinyakan oleh Bangsa Indonesia melalui Soekarno- Hatta

Naskah Proklamasi dipersiapkan di rumah Laksamana Maeda yang beralamat di Jalan Diponogoro no 1, Jakarta.

Makna proklmasi bagi Indonesia

Jembatan emas

Titik kuminasi (puncak) perjuanga bangsa

Kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 pasal 24 dan 25

Menurut UUD No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalain yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang

Macam-macam HAM

Hak asasi pribadi (personal rights)

Hak asasi ekonomi (property rights)

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right legal equality)

Hak asasi politik (political rights)

Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights)

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara perlindungan hukum (procedural rights)

Instrumen HAM Internasional

Piagam PBB (Charter of the United Nations)

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights)

Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya

Kovenan Internasional tentang Hak-hak politik dan Kewarnageraan.

Instrumen HAM Nasional

UUD 1945

TAP MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga perlindungan HAM yang lingkupnya nasional

Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR-RI

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998

Gagasan utama dibentuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yaitu memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya,

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Jenis pelanggaran HAM

Kejahatan Genosida

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Penyiksaan

Penghilangan Orang Secara Paksa.

 Bagi perkara pelanggaran HAM berat akan diperiksa dan diputus perkaranya oleh pengadilan HAM.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan  terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000.

Penghargaan terhadap upaya perlindungan HAM diwujudkan dengan bersikap dan berbuat yaitu

Aktif berpartisipasi dalam penyerbarluasan (sosialisasi) dan penyadaran masyrakat mengenai HAM

Mengendalikan diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM

Sedapat mungkin mencegah terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan sekitar.

Melaporkan setiap pelanggaran HAM

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya dengan penuh tanggug jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Macam-macam mengemukakan pendapat di muka umum

Mimbar bebas

Rapat umum

Pawai

Demonstrasi

Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

Pasal 19 (Deklarasi HAM oleh PBB)

Pasal 20 (Deklarasi HAM oleh PBB)

Pasal 28 UUD 1945

Pasal 28E UUD 1995 ayat 3

UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Tempat-tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum

Lingkungan istana kepresidenan

Tempat ibadah

Instalansi militer

Rumah sakit

Pelabuhan udara atau laut

Stasiun kereta api

Terminal angkatan darat

Objek-objek vital

Jika ingin menyatakan pendapat di depan umum, wajib menuliskan surat pemberitahuan kepada polisi 3 x 24 jam

Ideologi adalah seprangkat prinsip yang menjadi dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Ideologi nasional terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional ,sumber dari segala hukum Indonesia.

Usulan ideologi negara oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diantaranya

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

Mufakat atau demokrasi

Kesejahteraan Sosial

Ketuhanan yang Maha Esa.

Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Jakarta Charter adalah

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalanlkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sisanya sama dengan pancasilan sekarang

Ajaran liberalisme bertitik pada paham individualisme yang menitikberatkan pada kebebasan perseorangan atau individu.

Paham libaralisme adalah paham yang memisahkan agama dari urusan negara pemerintahan.

Komunisme bersifat atheis. Bersfiat internasionalisme dan menolak nasionalisme.

Komunisme membangun negara berdasarkan kelas (kelompok,golongan)

Bentuk negara ada 2 macam yaitu kesatuan dan serikat/federal

Bentuk pemerintahan ada 2 macam yaitu republik dan monarki/kerajaan

Sistem pemerintahan ada 2 macam yaitu presidensial dan parlementer.

Di dalam negara kesatuan terdapat 2 macam pembagiaan kekuasaan yiatu sentralisasi dan desentralisasi.

Konstituante adalah badan pembentuk UUD baru pengganti UUDS 1950

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara

Konstitusi terdapat 2 macam konstitusi tertulis (UUD) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi)

Konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia

UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949; Kesatuan/Republik/Presidensial)

Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950;Serikat/Republik/Parlementer )

UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959; Kesatuan/Republik/ Parlementer)

UUD 1945 Dekrit Presiden (5 Juli 1959- 19 Oktober 1999; Kesatuan/Republik/Presidensial)

UUD 1945 Amandemen (19 Oktober 1999- sekarang; Kesatuan/Republik/Presidensial)

Amandemen berarti usul untuk mengubah suatu (rencana) undang-undang/ perubahan terhadap UUD 1945

Dasar hukum amandemen UUD 1945 adalah pasal 37 UUD 1945

Amandemen sudah mengalami 4 kali perubahan

Tata urutan perundangan nasional menurut UU No.10 tahun 2004

UUD 1945

UU/Perpu

PP

Perpres

Perda

Tata urutan perundangan nasional menurut UU No.12 tahun 2011

UUD 1945

TAP MPR

UU/ Perpu (dibuat bersama DPR dan Presiden)

PP

Perpres

Perda Provinsi

Perda Kabupaten/kota

Ada 2 macam keputusan MPR

Ketetapan (mengikat keluar majelis)

Keputusan (mengikat kedalam majelis)

Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah pembukaan 4 alinea, batang tubuh (21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat tambahan), penjelasan

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang/gratifikasi

Nepotisme adalah lebih memilih saudara atau kerabat berdasarkan hubungan bukan berdasarkan kemampuan.

Ciri-ciri korupsi

Melibatkan lebih dari satu orang

Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pemerintah tetapi juga swasta

Korupsi dapat berupa menerima sogok (suap) dan pelbagai macam lainnya.

Bentuk-bentuk korupsi

Penyuapan

Komersialisasi jabatan

Pungutan liar (pungli)

Jual berli suara dalam pemilihan umum

Memperbesar harga dari yang Sebenarnya.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara

Demokrasi langsung, demokarasi dimana warga terlibat langsung dalam berbagai hal kenegaraan.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos yang berarti rakyat dan pemerintahan

Trias politica oleh Montesquie menganjurkan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Prinsip dasar demokrasi

Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil

HAM dijamin

 Persamaan kedudukan di depan hukum

Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan mengeluarkan pendapat

Kebebasan pers/media massa

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai pancasila

Dasar hukum demokrasi pancasila

Sila ke-4 Pancasila

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

Dalam demokrasi pancasila terdapat 2 cara pengambilan keputusan yaitu voting dan musyawarah.

Macam-macam voting

Suara terbanyak relatif

Suara terbanyak mutlak

Suara terbanyak bersyarat

Sifat voting

Terbuka (pilihannya tidak dirahasikan)

Tertutup (pilihannya dirahasiakan )

Dasar hukum diadakan pemilu

Sila ke IV Pancasila

UUD 1945 Pasal 22E

UU tentang pemilu (UU No.12 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2003)

Asas pemilu

Langsung

Umum

Bebas

Rahasia

Jujur

Adil

2 Macam hak pilih yaitu, hak pilih aktif (hak untuk memilih ) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih)

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi

Kedaulatan kedalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengurus sendiri rumah tangga negara

Kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain

Macam-macam teori kedaulatan

Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan negara

Kedaulatan raja

Kedaulatan hukum

Kedaulatan rakyat

Sifat-sifat kedaulatan menurut John Locke

Permanen (kedaualtan yang tetap ada selamanya)

Asli ( kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi)

Tidak dapat dibagi-bagi (kedaulatan itu  hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi)

Tidak terbatas (kedaulatan tidak ada yang membatasi)

Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat

Pancasila (Landasan idill)

UUD 1945 (Landasan konstitusional)

Lembaga-lembaga RI

MPR

Presiden

DPR

DPD

DPRD

KY

BPK

MA

MK

KPK

Wewenang MPR menurut pasal 3 UUD 1945

Mengubah dan menetapkan UUD

Melantik presiden dan wakil presiden

Hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

Hak-hak DPR

Interplasi (meminta keterangan)

Angket (melakukan penyelidikan)

Menyatakan pendapat

Fungsi-fungsi DPR

Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi persetujuan MA (14 ayat 1 UUD 1945)

Presiden memberi amnesti dan abolosi dengan memperhatikan DPR (14 ayat 2 UUD 1945)

Salah satu hak perogratif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (17 UUD 1945)

Mahkamah agung memegang kekuasaan kehakiman membawahi peradilan ummum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara

Mahkamah konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk mengujji UU terhadap UUD. Memiliki 9 hakim

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain.

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kekuangan negara ( 23E UUD 1945)

Macam-macam peradilan di Indonesia

Peradilan umum

Peradilan militer

Peradilan agama

Peradilan tata usaha

Negara berasal dari bahasa sansekerta yaitu “negara” artinya kota

Negara adalah sekumpuluan orang yang menepati wilayah tertentu dan diatur oleh organisasi pemerintahan yang sah yang umumnya mempunyai kedaulatan baik kedalam maupun ke luar

Negara (Max weber) suatu masyrakat yang menopoli menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah

Negara (Harold J. Lash) suatu masyakat yang diintergrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu/ kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Negara ( Logeman) suatu organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaanya bertujuan mengatur serta menyelenggarakan tata masyakat.

Negara (Kranern Burg) suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekolompok yang disebut bangsa

Negara (Prof Soenarko) organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Negara ( Prof. Soetono) Negara adalah suatu organisasi manusia/ kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah.

3 Sifat negara

Memaksa

Monopoli

Menyeluruh

Fungsi-fungsi negara

Melaksanakan penertiban

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran negara

Pertahanan

Menegakan keadilan

Unsur-unsur negara

Unsur konstitutif (utama)

Rakyat

Wilayah

Pemerintah

Unsur declaratif

Unsur de jure (secara hukum)

Unsur de facto (berdasarkan kenyataan)

Upaya bela engara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

UU No. 3 Tahun 2002 adalah tentang Pertahanan Negara

Landasan hukum upaya bela negara

Pasal 27 ayat 3 (Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara)

Pasal 30 ayat 1 (Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara)

UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Bentuk ancaman terhadap ada 2 macam

Ancaman militer (ancaman yang menggunakan senjata)

https://drive.google.com/file/d/1gdUalyLZlUvVyyZgIfvG741hhyfM4eF0/view?usp=sharing

Ancaman non-militer (ancaman yang tidak menggunakan senjata namun tetap berbahaya)

Agresi adalah penggunaan kekuataan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap negara.

Invansi adalah serangan oleh kekuaatan bersenjata negara lain terhadap NKRI

Blokade adalah memblok pelabukan/pantai/ wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain.

Bombardimen adalah penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata

Spionase adalah mencari dan mendapatkan rahasia militer

Sabotase adalah merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.

Keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui

Pendidikan kewarnegaraaan

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela/ secara wajib

Pengabdian sesuai dengan profesi

Alusista adalah Alat Utama Sistem Senjata

Komponen-komponen pertahanan negara

Komponen utama adalah TNI

Komponen cadangan (komponen yang mendukung)

Komponen pendukung (komponen yang mendukung cadangan dan utama)

Asas kewarganegaraan terdiri dari asas Ius Sanguinis (keturunan) dan Ius Soli ( Tempat kelahiran)

Otonomi daerah adalah hak dan kewaiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus senidri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tujuan otoda

Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyrakat agar lebih baik

Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan daerah agar mampu bersaing dan profesional

Memelihara hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat dan antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI

Mengembangkan kehidupan demokrasi ,keadilan dan pemerataan di daerah.

Dasar hukum otoda

UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18 B

TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah

TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah)

UU No. 23 Tahun 2014

Asas-asas OTODA

Asas desentralisasi

Asas dekosentrasi

Asas tugas pembatuan

Prinsip otoda

Otonomi seluas-luasnya

Otonomi nyata

Otonomi yang bertanggung jawab

Kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum/ masyrakat.

Tujuan pembuataan kebijakan publik

Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

Melindungi hak-hak masyarakat

Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat

Mewudujkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik dari pembuatnya pusat dan daerah

Kebijakan publik menurut sifatnya

Ekstraktif (penyerapan sumber-sumber material)

Distribusi (membagi dan mengalokasikan sumber-sumber material)

Regulatif ( peraturan yang harus ditaati warga negara)

Bentuk-bentuk kebijakan publik

Gerakan

Perpu

Pidato atau pernyataan

Progam

Proyek

Tindakan pejabat

Proses perumusan kebijakan publik

Isu/masalah publik> perumusan kebijakan publik> penerapan kebijakan publik> evaluasi kebijakan publik.

Sumber pendapatan daerah

PAD

Dana Perimbangan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Globalisasi adalah suatu proses antar individu, antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait dan saling memengaruhi satu sama lain yang meintasi batas negara.

Globalisasi menurut para ahli

Proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan keggiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyrakat di belahan dunia yang lain (A.G. Mc. Grew)

Seluruh proses di mana penduduk dunia terinkorporasi ( tergabung) ke dalam masyrakat dunia yang tunggal. (Martin Albrow)

Faktor penyebab globalisasi

Adanya perubahan politik dunia

Adanya aliran informasi yang cepat dan luas

Berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan internasional

 Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif Indonesia

Prestasi diri adalah suatu hasil yang dicapai dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya oleh seseorang.

Faktor penentu prestasi diri

Faktor internal

Faktor eksternal

Lingkungan keluarga

Lingkungan sekolah

Lingkungan masyrakat.

Potensi diri adalah kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan yang ada pada diri seseorang yang bisa dikembangkan

Macam-macam potensi diri

Potensi fisik (psychomotoric)

Potensi mental intelektual (Intellectual Quotient)

Potensi sosial emosional (Emotional Quotient)

Potensi Mental Spiritual (Spritual Quotient)

Potensi daya juang (Adversity Quotient)

Macam-macam kecerdasan

Linguistik (menggunakan kata secara efektif)

Matematis-logis (menggunakan angka yang baik)

Spacial (persepsi dunia spasial-visual)

Kinestetis-jasmasni

Musikal

Interpesonal (membedakan suasanan hati)

Intrapersonal (memahami diri sendiri)

Naturalis (berhubungan dengan flora dan fauna).

Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu biologis, sejarah hidup pribadi, latar belakang kultural dan historis.

Norbert Marcell
Saya hanya seorang anak muda yang ingin berbagi mengenai pelbagai macam hal yang saya ketahui. Instagram @norbert_marcell14

One thought on “Rangkuman PKN SMP KTSP

Leave a Reply

Top